Flash News2020-08-25 06:56:52

Dugaan 'Main Gila' di Pilkada Bandarlampung, Ike Edwin Bersurat ke Lembaga Pusat

( words)

Dugaan 'Main Gila' di Pilkada Bandarlampung, Ike Edwin Bersurat ke Lembaga Pusat

WARTA LENSA INDONESIA (Bandarlampung, 25/08/2020) - Pasangan Bakal Calon (Balon) Walikota dan Wakil Walikota jalur independent Ike Ewdin-Zam Zanariah dipastikan akan melakukan perlawanan atas putusan pleno KPU Bandar Lampung, yang telah mendiskualifikasi pasangan tersebut dalam kancah pilkada Bandarlampung, 9 Desember mendatang.

Bahkan, melalui sumber di lingkungan Lamban Gedung Kuning, 'Sang Jendral' tidak hanya melayangkan keberatannya ke Bawaslu Bandarlampung, tetapi juga bersurat kepada lembaga penyelengara Pemilu dan Kementerian di Jakarta.

"Tim advokat akan bersurat perihal keberatan putusan Pleno KPU ke Bawaslu Bandar Lampung, Rabu besok," ujar Ketua Liaison Office (LO) pasangan Ike-Zam, Dewi.

Dan tidak berhenti sampai situ, pihaknya juga mengaku akan melayangkan surat ke KPU Pusat Bawaslu Pusat, Mentri Dalam Negri (Mendagri) dan Mabes Polri tentang dugaan kecurangan di badan KPU Kota Bandarlampung.

Hal tersebut ditegaskan Dang Ike (sapaan akrab, red) sebelumnya, setelah keberatannya tida dianggap dalam rapat pleno dengan KPU sebelumnya.

“Saya akan layangkan surat ke mereka (KPU Pusat, Bawaslu Pusat, Mendagri dan Mabes Polri, red) tembusan ke ketua dewan dan Kapolda Lampung,” ungkap Ike Edwin saat di wawancarai wartawan di lamban kuning.

Ike juga mengaku kenapa melayangkan surat terhadap penyelengara pusat tersebut. Akibat penyelengara di kota Bandarlampung tidak berjiwa adil bahkan terkesan menjegal pasangan IKE-Zam tidak lolos.

“Kita akan laporkan kecurangan ini dengan bukti-bukti yang sah,” jelasnya.

Saya meminta penyelengara pusat bisa memberi jerah hukum terhadap penyelengara di provinsi Lampung apabila terbukti kecurangan yang merugikan salah satu calon,” lanjutnya.

Selain itu, Ike Edwin saat ditanya mengenai ada penyelengara berstatus sebagai RT dan Kepala lingkungan. Ia mengaku hal itu tidak dibolehkan karena status RT dan Kepala Lingkungan berjiwa netral bukan ikut sebagai penyelengara.

“Mereka kan pamong kenapa ikut dipenyelengara. Apalagi sebagai kader, kita laporkan kepenegak hukum guna diproses supaya demokrasi di Bandarlampung tidak kotor,” bebernya.

Pihaknya mengaku, banyak dugaan pemalsuan data dan pelanggaran etika yang dijalankan oleh penyelengara.

“Jangan carut marut pesta demokrasi di Bandarlampung cuman karena kepentingan sebelah pihak,” pungkasnya.



(wali)

Leave a Reply

Post Comment ⇾

Sign Up for Our Newsletter

Subscribe now to get notified about exclusive offers
from The .... every week!