Flash News2020-08-22 10:08:41

Herman HN Anggap 'Angin Lalu' Surat Dua Kementerian, Pengerjaan Flyover Sultan Agung Laju Terus

( words)

Herman HN Anggap 'Angin Lalu' Surat Dua Kementerian, Pengerjaan Flyover Sultan Agung Laju Terus

WARTA LENSA INDONESIA (Bandarlampung, 21/08/2020) - Pemerintah Kota Bandar Lampung 'menganggap kecil' dan tidak mematuhi surat himbauan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, perihal penghentian sementara pengerjaan flyover Hln Sultan Agung, karna dianggap menyalahi sejumlah peraturan terkait.  Bahkan pengerjaan flyover tersebut, dari pengakuan warga sekitar, 'dikebut' dan tidak ada libur.

Hal itu terlihat Jumat (21/08/2020), terlihat alat-alat besar seperti ekskavator, truk, dan sebagainya terus bergerak melakukan pekerjaan. Para pekerja juga terlihat sibuk melakukan aktivitas kerjanya masing-masing. Hilir mudik kendaraan dari kedua arah juga nampak padat dan berjalan lambat ketika memasuki lokasi proyek yang mulai dibangun pada Juni 2020.

Bahkan, saat ditemui di lokasi, Penanggung Jawab proyek, Suparno mengatakan pihaknya sama sekali tidak tau adanya surat penghentian pengerjaan tersebut dari dua kementerian. 

"Yang saya tau, Pemkot Bandar Lampung dan rekanan tidak ada perintah berhenti," tegasnya.

Untuk diketahui, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Surat Nomor: PR.102/1/1 PHB 2020 dengan klasifikasi penting prihal Penanganan Pembangunan Flyover di Jalan Sultan Agung Bandar Lampung. Surat tersebut ditandatangani oleh atas nama Menteri Perhubungan, Sekretaris Jenderal Djoko Sasono di Jakarta, 19 Agustus 2020 meminta Wali Kota Bandar Lampung Herman HN untuk menghentikan sementara pembangunan tersbut karena terdapat beberapa permasalahan sosial dan teknis pembangunan.

Dalam surat tersebut menuliskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/ atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain, serta memperhatikan hasil rapat koordinasi pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 bertempat di Kantor Bappeda Provinsi Lampung terkait Pembahasan Rencana Pembangunan Flyover di Jalan Sultan Agung Kota Bandar Lampung, maka diperlukan izin perpotongan atau persinggungan dengan jalur kereta api dari Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perkeretaapian, selain memperhatikan kajian Analisis Dampak Lalu Lintas.

Kemudian sehubungan dengan hal tersebut di atas, diharapkan Walikota Bandar Lampung Herman HN dapat menghentikan sementara pembangunan Flyover dimaksud dan segera menyelesaikan permasalahan sosial dan teknis pembangunan dengan berdialog dengan masyarakat, para pakar serta merujuk peraturan perundangan yang berlaku.

Adanya surat tersebut dibenarkan oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah Lampung - Bengkulu, Endi Suprasetio. Ia mengatakan bahwa surat tersebut resmi dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia meminta Walikota Bandar Lampung Herman HN untuk menghentikan sementara pembangunan Flyover di Jalan Sultan Agung. "Iya, itu surat resmi dari Kementerian Perhubungan," kata Endi yang pindah tugas ke Provinsi Banten per-19 Agustus 2020 ini.

Sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia juga meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menghentikan sementara pambangunan Flyover Jalan Sultan Agung. Hal tersebut sesuai surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Pembangunan Jembatan Nomor: PW 0103 - BZ/261 tentang Penghentian Sementara Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Flyover Sultan Agung yang ditandatangani Direktur Pembangunan Jembatan, Yudha Handita Panjiriawan tertanggal 10 Agustus 2020 di Jakarta.


(kiki)

Leave a Reply

Post Comment ⇾

Sign Up for Our Newsletter

Subscribe now to get notified about exclusive offers
from The .... every week!