Flash News2020-07-09 16:42:22

Kakanwil Ingatkan Untuk Tetap Profesional Meski Ditengah Pandemi

( words)

Kakanwil Ingatkan Untuk Tetap Profesional Meski Ditengah Pandemi

Lampung ( 08/07/2020 ) - Bertempat di Ballroom Novotel, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Danan Purnomo membuka kegiatan Pra Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Semester I Tahun Anggaran 2020 pada Rabu (08/07/20). Dihadiri oleh Para Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas Kantor Wilayah serta Para operator aplikasi SAIBA dan SIMAK BMN pada setiap Unit Pelaksana Teknis Jajaran Kantor Wilayah Lampung.

 

Kegiatan Pembukaan Pra rekonsiliasi ini juga diikuti oleh Seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi ajaran Kantor Wilayah Lampung melalui saluran virtual.

Sebelum dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah, Kegiatan ini diawali dengan penyampaian laporan kegiatan oleh Ketua Panitia, Hadiyanto. Menurutnya, tujuan kegiatan Pra Rekonsiliasi ini yaitu untuk menyusun Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dengan memperhatikan aspek relevan, andal, dapat dibandingkan dan mudah dipahami.

 

"Sehingga kita bisa menyusun laporan keuangan yang akurat, transparan, akuntabel dan tepat waktu". Ujar Hadi

 

Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah memberikan sambutan dan sekaligus membuka jalannya kegiatan Pra Rekonsiliasi. Dalam sambutannya ia mengingatkan untuk tetap bekerja secara profesional. Karena menurutnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan tetap mampu menjalankan kewajibaan meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19.

 

"Kita juga harus selalu disiplin dalam menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), seperti mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun cuci tangan, juga selalu menggunakan masker di tempat umum". Kata Danan

 

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa Rekonsiliasi ini memiliki nilai yang sangat penting dan strategis. Karena rekonsiliasi merupakan bagian dari mekanisme dan fasilitasi penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kementerian/Lembaga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

 

"Selain itu rekonsiliasi merupakan wahana untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan Kemenkumham oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia". Lanjutnya

 

Ia juga berharap agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebagaimana tahun-tahun sebelumnya yang secara berturut-turut mendapat opini tersebut dari tahun 2014-2019. 

 

( wali )

Leave a Reply

Post Comment ⇾

Sign Up for Our Newsletter

Subscribe now to get notified about exclusive offers
from The .... every week!