Niaga2020-10-15 04:28:31

Ketua Komisi II Wahrul Fauzi: Usut Reklamasi PT Dataran Bahuga Permai

( words)

Ketua Komisi II Wahrul Fauzi: Usut Reklamasi PT Dataran Bahuga Permai

WARTA LENSA INDONESIA (Bandarlampung, 07/09/2020) - DPRD Provinsi Lampung bergerak cepat menyikapi dugaan reklamasi tanpa izin oleh PT. Dataran Bahuga Permai di Dusun Panubaan, Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel).

Komisi II DPRD Lampung langsung menggelar hearing dengan sejumlah pihak terkait. Dalam hearing itu terungkap berbagai dugaan masalah reklamasi.Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi, mengatakan, pihaknya mendorong proses penegakan hukum terkait masalah itu dan pihaknya akan melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi.

"Ya kita doronglah upaya penegakan hukumnya. Karena berdasarkan RDP tadi ada yang menyampaikan perusakan jembatan, gazebo, serta lokasi pembibitan. Inikan nggak bisa dibiarkan begitu saja. Soalnya ini aset Negara. Ini harus diusut tuntas,” tegasnya usai hearing itu, Rabu (7/10/2020).

Menurut Wahrul, berdasarkan RDP itu ditemukan jelas bahwa perusahaan tersebut belum memiliki izin kegiatan di lokasi itu, pihaknya berencana bakal memanggil pihak perusahaan serta masyarakat sekitar sebagai sebagai saksi.

“Ya nanti kita agendakan untuk memanggil mereka. Kita dengarkan klarifikasi mereka,” tegasnya.

Hadir dalam hearing ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung, Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung, dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung.Mengawali RDP, Direktur Walhi Lampung, Irfan Tri Musri, memaparkan persoalan dugaan reklamasi yang dilakukan PT.Dataran Bahuga Permai di Dusun Panubaan.

Berdasarkan temuan Walhi, perusahaan itu telah melakukan clean clearing lahan seluas 12 hektare. Dalam clean clearing itu ada bagian lahan konservasi mangrove.

“Selain itu, mereka melakukan ini semua belum ada izin lokasi dan izin lingkungan hidup sebagai dasar mereka untuk melakukan clean clearing. Ini ada pelanggaran tata ruang. Dan ini pemerintah dan aparat hukum harus memprosesnya,” kata Irfan.

Pihaknya juga sudah mencoba melaporkan persoalan tersebut ke aparat penegak hukum dan DKP.

“Di DKP, kami mendapat jawaban, statement Kabid Pengawasan mengatakan kasusnya sudah diambil oleh Polda Lampung,” terangnya.

Di DLH, berdasarkan informasi yang didapatinya DLH sudah melayangkan sanksi administratif.“Infonya DLH sudah turun ke lapangan. DLH dan Pemda Lamsel infonya juga sudah melakukan penyegelan terhadap aktifitas PT ini. Meskipun segelnya nggak dianggap. Maksudnya mereka tetap melakukan aktifitas,” cetusnya.

Selain itu, pihaknya juga melaporkan ke Kementrian Lingkungan Hidup (KLH). Namun, melalui Dirjen KLH menyatakan mereka menghormati proses hukum agar ditangani kepolisian.

“Ke Polda melalui Ditreskrimsus sudah kita layangkan surat pada Juli. Tapi sampai saat ini belum ada jawaban. Makanya kemarin kita ajukan laporan lagi,” ungkapnya.

Atas persoalan tersebut, pihaknya berharap ada upaya serius baik pemerintah atau aparat hukum.

”Jangan sampai kasus ini sudah merusak lingkungan ada pembiaran kasus hukumnya. Kita minta DPRD dapat memfasilitasi. Agar aparat penegak hukum bisa menangani dengan serius,” tukasnya.

(wali/tim) (foto: ilustrasi internet)

Leave a Reply

Post Comment ⇾

Sign Up for Our Newsletter

Subscribe now to get notified about exclusive offers
from The .... every week!