Flash News2020-07-11 04:51:08

Komisi I DPRD Lampung: "Pelindo Harus Selesaikan Tuntutan Petambak Kerapu"

( words)

Komisi I DPRD Lampung: "Pelindo Harus Selesaikan Tuntutan Petambak Kerapu"

Bandar Lampung (11/07/2020) - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung meminta Indonesia Port Corporation (IPC) Pelindo Panjang agar menyelesaikan ganti kerugian atas kematian ribuan ekor ikan kerapu yang ditengarai disebabkan pencemaran limbah akibat aktivitas pengerukan oleh PT Pelindo di Pulau Tegal.

"Pelindo diharapkan dapat mengganti kerugian yang telah dibuatnya sampai batas waktu yang telah ditentukan Forum Kerapu Lampung (Fokkel) Lampung," kata anggota Komisi I DPRD Lampung Watoni Noerdin, Jumat.

Watoni mengingatkan Pelindo diharapkan tidak berlarut-larut dalam menyelesaikan persoalan tuntutan yang dilayangkan oleh Fokkel.
Ia juga memberi batas waktu kepada Pelindo sampai akhir bulan Juli, untuk menyelesaikan ganti rugi sebesar Rp235 miliar.

"Jika permintaan kita diabaikan, langkah DPRD Lampung akan mengirim surat kepada pemerintah dalam hal ini kementerian terkait di pusat untuk meminta ketegasan," kata dia lagi.

Watoni menambahkan beberapa waktu lalu Fokkel telah mendatangi Kantor DPRD Provinsi Lampung dengan agenda pengaduan Pelindo yang telah mengabaikan tuntutan ganti rugi yang dilayangkan Fokkel.

“Setelah kami telusuri, persoalan yang diadukan Fokkel merupakan sebuah fakta, mengingat keputusan hukum telah terbukti bahwa Pelindo melakukan tindak pidana,” kata dia lagi.

Sebelumnya kasus ini telah bergulir satu tahun terakhir.  Diutip dari halaman Antara, Ketua Harian Forum Komunikasi Kerapu Lampung Ali Al Hadar telah mengugat PT Pelindo (Persero) Cabang Panjang.  Tuntutannya jelas, untuk meminta ganti rugi atas kematian ribuan ikan kerapu milik peternak disebabkan pencemaran saat pengerukan di Pelabuhan Panjang, Bandarlampung.

"Kami akan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk meminta kerugian ke Pelindo yang menyebabkan mati ikan kerapu peternak," kata dia, saat dikonfirmasi di Bandarlampung, Jumat.

Ali menegaskan sebagai warga negara Indonesia (WNI), pihaknya akan mengikuti proses hukum yang berlaku di Indonesia. Pihaknya juga sudah mengajukan laporan ke pengadilan negeri (PN), pengadilan tinggi (PT) hingga Mahkamah Agung (MA) RI.

"Kami korban dan kami telah menderita kerugian yang luar biasa.  Dari awal proyek Pelindo sampai dengan hari ini kami telah kehilangan mata pencaharian akibat dampak dari limbah nya," kata dia lagi.

Dia menyatakan peternak ikan kerapu berjumlah 100 orang yang berada di Pantai Sari Singgung, Pantai Mahitam, Pulau Pahawang dan sekitarnya telah memiliki surat izin budi daya yang terdaftar di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Akibat pencemaran limbah itu, pihaknya meminta ganti kerugian sebesar Rp175 miliar kepada Pelindo yang menyebabkan kematian ikan kerapu, bahkan sejak tahun 2013 hingga tahun 2019 saat ini pihaknya tidak bisa lagi beternak.

"Kami punya 100 anggota dan satu orang menyebar sebanyak 5.000 ekor ikan kerapu bebek. Kalau dikalikan 100 anggota berarti 500 ribu ekor dan rata-rata kami panen dengan ukuran 500 gram tinggal dikalikan harga Rp700 ribu, jadi total hingga saat ini kami mengalami kerugian sebesar Rp175 miliar. Pelindo juga jika ingin menanyai surat izin silakan ikuti alat bukti di Polda saja," ujarnya lagi.


(antara) (foto: antara)

Leave a Reply

Post Comment ⇾

Sign Up for Our Newsletter

Subscribe now to get notified about exclusive offers
from The .... every week!