Flash News2020-05-18 04:30:28

LBH Bandar Lampung: Patut Diduga, Bansos Covid-19 telah Dipolitisasi

( words)

LBH Bandar Lampung: Patut Diduga, Bansos Covid-19 telah Dipolitisasi

Bandar Lampung (18/05/2020) - LBH mendorong Bawaslu pusat dan daerah agar mengambil sikap dan sanksi tegas terhadap calon atau bakal calon yang mempolitisasi bantuan kemanusian untuk wabah corona yang dilakukan kepala daerah atau wakil kepala daerah yang hendak maju lagi di pilkada tahun ini.

Direktur LBH Bandarlampung Chandra Muliawan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (17/5/2020) menegaskan, kepala daerah sebagai leading sector dalam pendistribusian bantuan sosial akibat dampak dari Covid-19, seharusnya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menguntungkan diri sendiri, terlebih melakukan upaya-upaya yang dapat mencederai proses-proses demokrasi di Indonesia.

Chandra menegaskan bahwa pihaknya bukan mempersoalkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

Sebab, menurutnya, hal itu memang kewajiban pemerintah. Yang jadi persoalan jika bantuan tersebut dipolitisir untuk kepentingan politik.

“Soal kepala daerah itu jabatan politik, hal itu benar. Jabatannya yang jabatan politik. Maka tidak perlu ada nama siapa kepala daerah dalam bantuan. Karena penyalurannya juga menjalankan fungsi jabatan. Contoh, apabila pemerintah daerah melakukan dugaan perbuatan melawan hukum (baik secara TUN maupun Perdata), siapa yang kemudian digugat? Jabatannya atau orangnya? Dalam praktiknya, jabatannya yang ditarik sebagai pihak. Jadi, jelas dan tegas itu,”  demikian ditegaskannya.

Diungkapkannya, permasalahan tersebut sudah sangat kentara ditengah-tengah masyarakat dan membuat gerah sebagian pihak.

“Berdasarkan fakta di lapangan dan beberapa temuan patut diduga telah terjadi pelanggaran politisasi yang dilakukan kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemberian sembako atau bansos melalui anggaran APBD atau APBN,” tegasnya.

Untuk itu, lanjutnya, Bawaslu RI sudah merespons hal tersebut dengan mengeluarkan surat nomor: 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 tentang Pencegahan Tindakan Pelanggaran, termasuk terkait dengan pelaksanaan pemberian bantuan Covid-19 untuk menghindari politisasi.

Dalam keterangan tertulisnya, Chandra meminta semua pihak untuk tidak melihat penyelenggaraan pemilukada dengan menggunakan kacamata kuda.

“Pertama, sangat keliru jika ada yang menyatakan tahapan pemilukada belum dimulai,” ujarnya.

Dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, pasal 5 menyebut; pemilihan diselenggarakan melalui dua tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perencanaan program dan anggaran; penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan; perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan; pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; pembentukan Panwas kabupaten/kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS; pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan; penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Kemudian tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi: poin a-b dihapus; pengumuman pendaftaran pasangan calon; pendaftaran pasangan calon; penelitian persyaratan calon; penetapan pasangan calon; pelaksanaan kampanye; pelaksanaan pemungutan suara; penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; penetapan calon terpilih; penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan; dan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

“Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 3 tersebut, maka sangat keliru kalau tahapan penyelengaraan ‘hanya’ diukur setelah ada penetapan calon. Jadi yang menyatakan tahapan belum dimulai dan tindakan pengawasan pemilu oleh Bawaslu ngawur, itu perlu membaca lagi ketentuan perundangan,” terang Chandra.

Soal kewenangan, Pasal 22B poin (c) UU No. 10/2016 secara jelas menyebutkan tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada.

“Yang kemudian dihubungkan dengan tahapan, yang indikatornya sudah ada atau belum calon kepala daerah. Hal ini sebagaimana ketentuan tahapan penyelenggaraan, maka argumentasi soal tahapan diukur dari adanya penetapan calon kepala daerah adalah keliru. Jelas itu sudah diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2015,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Pasal 22B poin (c) UU No. 10/2016 menyatakan kewenangan Bawaslu adalah mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan pemilihan.

“Perlu dipahami, itu ketentuan mengatur tahapan penyelenggaraan, yang tahapan sudah dimulai dari pengumuman pendaftaran. Jadi jangan buat tafsir sendiri yang menyesatkan publik, di mana seolah tahapan penyelenggaraan pilkada itu baru dimulai kalau sudah ada calon, sangat keliru dan menyesatkan,” kata Chandra lagi.

Terkait surat nomor: 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 oleh Bawaslu RI, hal itu menurutnya, merupakan upaya preventif.

Pihaknya pun mendukung dan mendorong Bawaslu RI, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mengawasi dan menindaklanjuti jika ditemukan pelanggaran pilkada.

“Yang jadi salah itu kalau Bawaslu tidak menindaklanjuti hasil koordinasi dan pantauan tahapan penyelenggaraan yang dilakukan, maka jika hal itu yang terjadi, baru dapat dikatakan Bawaslu ngawur,” pungkasnya.

 

(WALI)

Leave a Reply

Post Comment ⇾

Sign Up for Our Newsletter

Subscribe now to get notified about exclusive offers
from The .... every week!