Flash News2020-05-04 15:15:56

Lukman Hakim: Data dan Pengunaan Dana Penanggulangan Covid-19 Harus Jelas

( words)

Lukman Hakim: Data dan Pengunaan Dana Penanggulangan Covid-19 Harus Jelas

Bandar Lampung  (04/05/2020) – Pengunaan dan arus keluar masuk anggaran penanggulangan Covid-19 di Lampung harus transparan dan dapat diakses oleh publik.  Dengan demikian, diharapkan seluruh pihak dapat memberikan masukan dan perhatian atas musibah pandemi yang melanda saat ini.

Seperti disampaikan Lukman Hakim.  Mantan Walikota Metro dua periode itu menegaskan perlunya institusi dan lembaga pemerintah daerah mengedepankan asaz transparansi dan akuntabilitas dalam pengunaan dana bantuan social (Bansos) Covid-19.  Hal itu sejalan dengan Surat Edaran (SE) KPK Nomor 8 dan Nomor 11 tahun 2020.

Untuk diketahuhi Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka menghadapi dan melaksanakan tindakan pencegahan dan penanganan Covid-19 ini telah menyiapkan anggaran sebesar 246 Miliar, dengan rincian 135 Miliar bersumber dari APBD dan 111 Miliar dari APBN.

“Terlalu banyak kebijakan yang kurang tepat sasaran.  Khususnya dalam masa penetapan zona merah untuk beberapa wilayah di Lampung.  Bandar Lampung salah satunya,” tukas Lukman Hakim.

Salah satunya dengan mengoptimalkan uji cepat massal (mass rapid test) virus corona (Covid-19) kepada seluruh warga yang masuk dalam zona merah.

“Pasti itu mahal.  Namun itu bisa menghilangkan keresahan warga yang was-was, apakah positif atau tidaknya warga dalam zona merah.  Hal itu pun bisa memberikan arahan yang jelas kepada pemerintah untuk mengambil langkah selanjutnya dengan data yang falid,” papar Lukman Hakim.

Selanjutnya ia mengkritisi pula sejumlah kebijakan dalam masa penanggulangan covid-19 di sejumlah ruas Jalan Lintas Sumatera dan jalan tol.  Yaitu penyemprotan disinfektan di pingir jalan.

Mungkin, lanjutnya, niatan itu bagus untuk meminimalisir perpindahan virus yang menempel pada kendaraan dari dan menuju Bandar Lampung.

“Tapi saat ini kondisi jalan sudah sangat sepi.  Dan jika ada kendaraan ber-plat luar yang melintas, kan bias diarahkan untuk didisinfektan ditempat khusus.  Tidak memasang selang yang h idup terus menerus seperti itu.  Itu Mubadzir namanya,” paparnya panjang lebar.

Dan yang terpenting, lanjutnya, bagi kepada daerah dan atau kerabat dekatnya yang akan mencalonkan diri pada pilkada besok, Lukman mengharapkan agar etika dan aspek profesionalsime kerja dikedepankan.

“Bukan malah aji mumpung dengan mengunakan dana tersebut untuk kepentingan satu dua golongan.  Dan rasanya tidak etis bagi kepala daerah dan keluargannya yang akan ikut dalam kontestasi pilkada mendatang, mengunakan dana tersebut dalam kondisi pandemi dan wabah, sebagai kendaraan untuk mendongkrak popularitas.  Terlebih diketahui kemudian bantuan yang diberikan tersebut tidak layak konsumsi.  Awas kualat (berdosa, red),” pungkasnya.

Sementara itu, serupa dengan Lukman Hakim, pemerhati sekaligus insane pers di Lampung, Juniardi mengharapkan adanya transparansi yang berkelanjutan dari pemerintah Lampung dalam pengunaan dana ratusan miliar itu.

“Seharusnya pemerintah, dalam hal ini Gugus Tugas bukan hanya menyampaikan tentang himbauan, dan langkah-langkahnya saja dalam menangani dampak covid-19 ini, Tapi juga harus memberikan informasi terkait penggunaan dan realisasi anggaran yang sudah digunakan untuk penanggulangan wabah Covid-19 ini.  Ditambah informasi terkait bantuan dari para donator yang selama ini diterima pemprov Lampung,” paparnya.

 

 

(KIKI)

Leave a Reply

Post Comment ⇾

Sign Up for Our Newsletter

Subscribe now to get notified about exclusive offers
from The .... every week!