Flash News2020-08-12 12:25:06

Pembangunan Fly Over Sultan Agung Sarat Masalah, Pemkot Bandar Lampung Tidak Gubris Surat Kemen-PUPR

( words)

Pembangunan Fly Over Sultan Agung Sarat Masalah, Pemkot Bandar Lampung Tidak Gubris Surat Kemen-PUPR

WARTA LENSA INDONESIA (Bandarlampung, 12/08/2020) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung tidak mengubris arahan dan perintah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR), perihal penghentian sementara pengerjaan fly over Jln Sultan Agung.  Padahal, dalam surat tertanggal 10 Agustus 2020 dengan surat nomor: PW 0103-DPJ/261, jelas meminta Pemkot Bandar Lampung menghentikan sementara pembangunan fl over yang dinilai sarat masalah tersebut.

Bahkan, sampai Rabu siang tadi (12/08/2020), tampak terlihat para pekerja dari PT Adiguna Anugerah Abadi (AAA) selaku kontraktor pemenang tender proyek senilai Rp35 miliar itu, tetap bekerja seperti biasa.  Bahkan, disalah satu sisi terlihat satu unit alat berat sedang melakukan proses pengeboran, menanam tiang pancang beton atau paku bumi di lokasi pengerjaan proyek tersebut.

Seperti ditulis harianmomentum.com, Rabu (12-8-2020), tampak aktifitas para pekerja dari PT Adiguna Anugerah Abadi (AAA) selaku kontraktor pemenang tender proyek senilai Rp35 miliar itu, tidak ada yang berkurang.

Bahkan saat dimintai keterangannya, pelaksana lapangan PT AAA, Sutarno mengaku hingga kini belum mendapat perintah pemberhentian kerja dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut.

“Sampai saat ini belum ada perintah penghentian kerja dari PPK Dinas PU,” ujarnya.

Menurut dia kontrak kerja pembangunan proyek tersebut antara PT AAA dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandarlampung.

Jadi, sebelum ada perintah penghentian pekerjaan dari PPK pihaknya akan tetap bekerja.

“Kontrak kerja kami kan dengan Dinas PU. Kalau PPK menyuruh berhenti, kami akan berhenti. Tapi, kalau tidak ada perintah, ya kami jalan terus,” katanya.

Terkait permintaan penghentian pengerjaan proyek oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR), Sutarno mengaku itu bukan kewenangan mereka.

“Itukan urusan Kemen-PUPR dengan Pemkot Bandarlampung. PT AAA hanya sebagai pelaksana pembangunan,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, permintaan penghentian itu merupakan tindak lanjut dari surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor: 045/2208/V.13/2020 tanggal 24 Juli 2020, perihal penyampaian hasil rapat pembahasan pembangunan flyover di perlintasan kereta api Jalan Sultan Agung.

Dalam surat tersebut juga dijelaskan sejumlah persoalan terkait pembangunan flyover yang saat ini sednag berlangsung. Antara lain; mengenai keluhan masyarakat dan pakar transportasi di Kota Bandarlampung, banyak flyover yang sudah terbangun tidak sesuai dengan standar.

Kemudian, belum dilakukannya Amdal Lalin oleh instansi terkait, potensi permasalahan manajemen lalu lintas terkait dengan bangunan di sekitarnya dan dengan lingkungan masyarakat serta belum ada izin terkait dengan perlintasan kereta api.

“Mempertimbangkan hal tersebut, agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, kami memohon kiranya pembangunan flyover Sultanagung dapat dihentikan sementara hingga seluruh permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dapat diselesaikan terlebih dahulu,” ujar Yudha dalam suratnya.

Sementara, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Lampung Mulyadi Irsan, membenarkan perihal surat dari Direktur Pembangunan Jembatan, Yudha Handita Pandjiriawan itu.

"Ya benar. Surat itu dari Direktur Jembatan Kementerian PUPR," kata Mulyadi.

(wali)

Leave a Reply

Post Comment ⇾

Sign Up for Our Newsletter

Subscribe now to get notified about exclusive offers
from The .... every week!