Flash News2020-06-20 14:47:01

Pemerintah Percepat Implementasi Kartu Tani. Mau? Ini Penjelasannya

( words)

Pemerintah Percepat Implementasi Kartu Tani. Mau? Ini Penjelasannya

Jakarta (20/06/2020) - Berbegai cara terus dilakukan oleh pemerin tah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, termasuk petani. Salah satunya Kementerian Pertanian (Kementan), melaui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), dengan melakukan percepatan implementasi Kartu Tani.

Benar bahwa saat ini Ditjen PSP, Kementanmempercepat implementasi kartu tani, khususnya, untuk wilayah Jawa, Madura, Kabupaten Sumbawa, dan Sumbawa Barat. Daerah-daerah menjadi pilot project Kartu Tani sebelum dilakukan secara nasional.

Sehingga dalam hal ini sosialisasi percepatan implementasi Kartu Tani tidak hanya dilakukan di wilayah pilot project. Tapi juga diseluruh wilayah.

“Sosialisasi kita lakukan di seluruh wilayah Indonesia melalui Sosialisasi Virtual secara bertahap di masing-masing Provinsi,” tutur Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Sementara itu, Dirjen PSP Kementan Sarwo Edhy menambahkan, percepatan implementasi kartu tani berbasis e-RDKK ini adalah tindak lanjut dari rekomendasi BPK dan KPK serta surat dari Kementerian Keuangan.

“Tujuannya agar mempercepat penggunaan kartu tani dalam menyalurkan pupuk bersubsidi sehingga lebih tepat sasaran dan dapat meningkatkan efisiensi anggaran Subsidi Pupuk Tahun 2020,” terang Sarwo Edhy.

Menurut Sarwo Edhy, e-RDKK yang berdasar pada NIK memberi manfaat dalam pengendalian pemanfaatan subsidi. Pupuk dapat disalurkan per petani/NIK/ha, sehingga lebih terkontrol karena dilakukan melalui sistem.

“E-RDKK juga memberikan kemudahan dalam terbangunnya database seluruh penerima subsidi pupuk. Data itu mudah diakses baik pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya. Sehingga, pemantauan tiap level pengajuan kebutuhan pupuk lebih mudah. Sistem ini diharapkan dapat membuat alur pupuk bersubsidi lebih transparan dalam pengusulan dan pengalokasiannya,” papar Sarwo Edhy.

Menurut Sarwo Edhy, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan Belanja Subsidi dilakukan agar lebih tepat sasaran, efesien, dan akuntabel. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan arah kebijakan pupuk bersubsidi tahun 2020 usulan RDKK semua provinsi sudah memggunakan sistem e-RDKK.

“Kenapa Kartu Tani berdasarkan e-RDKK ini perlu? Karena kondisi di lapangan sebelumnya adalah penerima subsidi ini belum terdata dengan baik. Masih banyak duplikasi, orang yang meninggal masih terdaftar, sehingga berakibat pada sasaran yang kurang tepat. Maka dengan pendataan melalui aplikasi berbasis NIK diharapkan menjadi solusi tepatnya penyaluran pupuk bersubsidi,” jelas Sarwo Edhy.

Selain itu, Sarwo Edhy menjelaskan, “pada tahun tahun sebelumnya verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan secara manual yang berakibat pada lambatnya pembayaran subsidi pupuk, maka saat ini diatasi dengan penebusan langsung melalui mesin EDC dan kartu tani yang terdapat di kios-kios pupuk.”

Adapun kendala dan solusi dalam implementasi kartu tani antara lain petani yang belum masuk e-RDKK Sarwo Edhy mengatakan harus dipastikan petani tersebut telah berkelompok, atau bisa menghubungi petugas penyuluh setempat untuk mendaftar dengan membawa KTP

“Buat petani yang belum memiliki Kartu Tani, pastikan namanya sudah masuk di e-RDKK. Caranya, bisa dibantu oleh kios atau penyuluh untuk berkoordinasi dengan petugas Bank pelaksana,” jelas Sarwo Edhy.

Sebelumnya, Pemerintah kembali akan membagikan Kartu Tani pada tahun ini. Rencananya, kartu ini sudah bisa difungsikan secara optimal tahun ini juga. Sosialisasi Kartu Tani sendiri sebenarnya sudah dilakukan sejak 2017. Uji coba pertama dilakukan pada 2018 di lima provinsi di Pulau Jawa. Yakni, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari kelima provinsi itu pemerintah kembali menambah 10 provinsi lagi. Yakni, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Lampung, Aceh, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah.

Dari data pemerintah, ada 10,7 juta petani yang berhak mendapatkan Kartu Tani ini. Namun dari 2018-2019, baru 600 ribu keping kartu yang terdistribusi. Karenanya, pada tahun ini, pemerintah bakal menggenjot pembagian kartu itu.

Kartu Tani merupakan sarana akses layanan perbankan terintegrasi. Kartu ini berfungsi sebagai simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman, hingga kartu subsidi (e-wallet). Dengan kartu ini, petani bisa membeli pupuk bersubsidi yang disediakan pemerintah.

Diketahui, pada 2020 ini pemerintah telah mengalokasikan subsidi pupuk sebesar Rp26,6 triliun untuk 7,94 juta ton pupuk. Alokasi ini mengacu pada data luas lahan yang dimiliki petani.

Angka 7,94 juta ton pupuk itu terdiri dari pupuk urea sebanyak 3,27 juta ton (Rp11,34 triliun), SP-36 sebanyak 500 ribu ton (Rp1,65 triliun), ZA sebanyak 750 ribu ton (Rp1,34 triliun), serta NPK sebanyak 2,7 juta ton (Rp11,12 triliun), dan pupuk organik atau kompos kualitas tertentu (Rp1,14 triliun).

Menurut Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy, dengan kartu ini petani akan bisa menghindari penjualan melalui perantara. Dengan membawa kartu tani ini, petani bisa langsung membawa hasil panennya ke Bulog. Pembayaran nanti akan langsung ditransfer ke rekening petani.

Tidak hanya itu. Dengan kartu ini, petani juga bisa mengajukan kredit usaha ke lembaga perbankan yang telah ditunjuk pemerintah. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo berharap, dengan anggaran subsidi yang besar itu produktivitas hasil panen padi meningkat. Saat ini, menurut dia, rata-rata produktivitas padi hanya 5,2 ton per hektare. Ke depan, ia berharap produktivitas bisa mencapai 7 ton per hektare.

Dari data pada 2016 yang ada di Kementerian Pertanian menunjukkan produktivitas padi Indonesia 2010-2014 hanya mencapai 5,7 ton per hektare (Ha). Produktivitas padi Indonesia ini kalah dibanding Vietnam sebesar 6,67 ton/Ha.

Cara Mendapatkan Kartu Tani

Adapun yang menjadi langkah-langkah agar dapat menjadi pemilik kartu tani ini adalah sebagai berikut:

1. Calon pemegang harus tergabung dalam kelompok tani.

2. Petani harus melengkapi berkas fotokopi e-KTP dan Tanda Kepemilikan Tanah, bukti setoran pajak tanah, bukti sewa, dan anggota LMDH.

3.  Verifikasi RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) melakukan pendataan dan verifikasi data ke lapangan (NIK, luas lahan, komoditas, dan jenis pupuk) yang kemudian PPL meng-upload data petani ke dalam SINPI.

4. PPL melakukan upload Data RDKK dan upload alokasi pupuk bersubsidi, serta petani harus hadir di bank yang telah ditentukan.

5. Setelah selesai, petugas bank akan menyerahkan Kartu Tani dan Buku Tabungan kepada petani untuk melakukan pembelian pupuk bersubsidi.

(wali) (foto dari internet)

Leave a Reply

Post Comment ⇾

Sign Up for Our Newsletter

Subscribe now to get notified about exclusive offers
from The .... every week!