WARTALENSAINDONESIA, Bandar Lampung —Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menerima jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Lampung di ruang kerjanya di Bandar Lampung, Kamis (5/3/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal terkait implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kanwil Ditjenpas Lampung M. Hilal menyampaikan bahwa dukungan serta kesamaan pandangan antar pemangku kepentingan sangat penting dalam proses implementasi aturan baru tersebut di daerah.
Ia menjelaskan bahwa penerapan KUHP dan KUHAP membutuhkan koordinasi serta pemahaman yang selaras di antara seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Menurutnya, diperlukan forum diskusi bersama guna menyusun pedoman yang dapat disepakati sebagai acuan pelaksanaan di tingkat daerah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terbuka untuk memperkuat kolaborasi dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam mendukung implementasi kebijakan nasional, termasuk penerapan KUHP dan KUHAP yang baru.
“Kami sangat terbuka untuk berkolaborasi. Saat ini kami juga sedang mempelajari KUHP dan KUHAP terbaru, sehingga diskusi seperti ini menjadi sangat penting,” ujarnya.
Jihan menilai jajaran Kanwil Ditjenpas Lampung memiliki pemahaman yang baik terhadap karakteristik sosial serta kondisi masyarakat di Provinsi Lampung, sehingga implementasi kebijakan dapat disesuaikan dengan kondisi daerah.
Ia juga mengapresiasi upaya untuk memperkuat komunikasi serta diskusi bersama unsur Forkopimda guna menyamakan pemahaman terkait implementasi regulasi tersebut.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung berencana mempelajari pengalaman dari daerah lain yang telah lebih dahulu menerapkan kebijakan tersebut guna melihat efektivitas penerapannya.
Menurutnya, penyusunan pedoman bersama serta diskusi lintas pihak menjadi langkah penting agar implementasi KUHP dan KUHAP yang baru dapat berjalan efektif serta selaras dengan karakteristik masyarakat di Provinsi Lampung.
