WARTALENSAINDONESIA, Bandar Lampung —Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dalam percepatan hilirisasi komoditas serta pembangunan ekonomi berbasis desa di Provinsi Lampung.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menerima audiensi Pengurus Daerah Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada Lampung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Senin (2/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Mirza menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung saat ini tengah fokus membangun ekosistem ekonomi desa melalui program strategis Desaku Maju. Program ini bertujuan menahan capital flight sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah.
“Lampung adalah provinsi yang kaya komoditas. Padi, jagung, dan singkong saja menghidupi sekitar 1,2 juta kepala keluarga atau hampir 70 persen populasi. Jika tiga komoditas ini dapat kita kelola dengan baik, Lampung bisa melakukan lompatan ekonomi,” ujar Mirza.
Ia menjelaskan bahwa selama ini sebagian besar komoditas Lampung masih keluar dari daerah dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambahnya justru dinikmati wilayah lain.
Sebagai contoh, produksi jagung Lampung mencapai sekitar 1,7 juta ton per tahun. Namun, menurutnya, produksi tersebut belum didukung oleh sistem pengeringan (dryer) yang memadai di tingkat desa.
Melalui program Desaku Maju, Pemerintah Provinsi Lampung merancang pembangunan fasilitas dryer secara masif di sekitar 500 desa sentra produksi. Dengan demikian, petani diharapkan memiliki daya tawar yang lebih kuat dan proses hilirisasi dapat diperluas hingga pengolahan pakan ternak, produksi ayam, serta distribusi pangan berbasis desa.
“Kalau jagung dikeringkan di desa, dibuat pakan di desa, ayam dibesarkan dan diproses di desa, lalu masuk ke dapur MBG di desa, kita bisa menekan biaya logistik, meningkatkan pendapatan petani, sekaligus memperkuat konsumsi protein masyarakat,” jelasnya.
Selain pembangunan dryer, Pemprov Lampung juga menyiapkan program pengembangan pupuk organik cair (POC) di sekitar 2.000 desa guna meningkatkan produktivitas lahan hingga 15 persen.
Pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong penguatan BUMDes agar mampu berperan sebagai offtaker komoditas lokal. Saat ini, dari sekitar 2.300 BUMDes berbadan hukum di Lampung, baru sebagian kecil yang benar-benar aktif dan berkembang.
Di sisi lain, Gubernur Mirza juga menyoroti tantangan pembangunan sumber daya manusia di Lampung, terutama tingginya angka putus sekolah yang mencapai sekitar 30.000 anak setiap tahun serta terbatasnya kapasitas pendidikan vokasi.
“Ekonomi tidak akan tumbuh jika SDM kita tertinggal. Karena itu, kami membutuhkan dukungan akademisi dan alumni untuk memperkuat pendidikan vokasi desa, riset pakan ternak berbasis komoditas lokal, serta pendampingan tata kelola BUMDes,” tegasnya.
Gubernur Mirza menekankan bahwa pembangunan daerah membutuhkan pendekatan hexahelix, yaitu kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, serta unsur hukum.
Ia juga mengusulkan pembentukan tim kerja bersama antara organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dengan Kagama Lampung untuk menindaklanjuti berbagai peluang kerja sama, termasuk program riset, kuliah kerja nyata (KKN) tematik, serta penguatan ekosistem ekonomi desa.
“Semangat di Lampung ini sangat besar. Tugas kami adalah mengumpulkan dan mengoordinasikan semangat itu agar bergerak dalam satu arah yang sama untuk memajukan Provinsi Lampung,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Kagama Lampung Qudrotul Ikhwan menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemerintah Provinsi Lampung dalam membangun ruang kolaborasi yang konkret dan berkelanjutan.
Menurutnya, banyak program pemerintah yang sangat baik, namun di lapangan sering terkendala pada aspek pendampingan serta perubahan pola pikir masyarakat.
“Kami melihat banyak program pemerintah yang bagus, tetapi sering terhambat pada pendampingan dan perubahan mindset. Di sinilah Kagama ingin hadir, memastikan program itu tidak berhenti sebagai proyek, tetapi menjadi gerakan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia mencontohkan pengalaman Kagama dalam mendampingi desa binaan, di mana program dryer yang secara teknis sudah tersedia belum dimanfaatkan secara optimal karena sebagian petani masih terbiasa hanya menanam dan menjual hasil panen tanpa melakukan pengolahan pascapanen.
“Kami masuk untuk memberikan edukasi dan pendampingan. Petani perlu diyakinkan bahwa pengeringan meningkatkan daya tawar. Ini soal perubahan pola pikir, bukan sekadar alat,” jelasnya.
Selain pendampingan di sektor pertanian, Kagama Lampung juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan lingkungan, seperti bakti sosial saat bencana, penanaman mangrove di wilayah pesisir, gerakan biopori, pengelolaan sampah, serta edukasi kebudayaan melalui kegiatan Nitilaku.
Dalam bidang pemberdayaan ekonomi, Kagama juga menerapkan skema gotong royong berbasis iuran anggota untuk mendukung kegiatan produktif masyarakat, termasuk pembelian jagung untuk diolah menjadi pakan ternak dalam skala komunitas.
“Kami ingin membangun semangat pengabdian. Alumni yang memiliki keahlian di bidang peternakan, pertanian, manajemen, atau pendidikan dapat langsung turun mendampingi masyarakat. Orientasinya bukan honor, tetapi kontribusi,” tegasnya.
Di sektor pendidikan, Kagama Lampung juga aktif melakukan sosialisasi serta pendampingan kepada siswa di berbagai daerah agar memiliki akses dan keberanian melanjutkan pendidikan tinggi, termasuk melalui jalur afirmasi.
Qudrotul menegaskan bahwa Kagama siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam penguatan BUMDes, pendampingan hilirisasi komoditas, riset pakan ternak berbasis bahan lokal, serta pengembangan pendidikan vokasi desa.
Audiensi ini menjadi langkah awal penguatan kolaborasi strategis antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kagama Lampung dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berbasis komoditas unggulan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
