WARTALENSAINDONESIA, Bandar Lampung — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung tengah bersiap melakukan penyesuaian fiskal menyusul rencana pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat dalam Rancangan APBN 2026. Besaran pemangkasan yang diperkirakan mencapai Rp300 miliar itu kini masih dalam tahap pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Kota Bandar Lampung.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandar Lampung, Zaky Irawan, mengatakan bahwa saat ini pemerintah kota belum dapat menyampaikan secara rinci dampak pemangkasan tersebut sebelum pembahasan dengan legislatif tuntas.
“Saya belum bisa bicara banyak soal ini, karena akan dibahas dulu dengan Badan Anggaran DPRD seperti apa langkah ke depan setelah pemangkasan ini. Saat ini masih tahap pembahasan,” ujar Zaky, Senin (13/10/2025).
Zaky menegaskan bahwa hasil pembahasan dengan DPRD nantinya akan menjadi dasar penyusunan strategi fiskal tahun 2026, termasuk penentuan skala prioritas belanja daerah di tengah penurunan alokasi dana pusat.
“Kalau sudah disampaikan ke dewan, baru bisa dijelaskan bagaimana tindak lanjutnya,” tambahnya.
Diketahui, rencana pemangkasan TKD merupakan bagian dari kebijakan efisiensi belanja negara oleh pemerintah pusat yang tertuang dalam Rancangan APBN 2026. Sejumlah pemerintah daerah termasuk Kota Bandar Lampung diproyeksikan akan terdampak oleh pengurangan alokasi dana tersebut.
Meskipun menghadapi tantangan fiskal, Pemkot Bandar Lampung tetap menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas keuangan daerah, dengan tetap mengutamakan program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Dalam situasi ini, Pemkot memastikan program pelayanan dasar seperti: Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dasar, Pelayanan publik lainnya, akan tetap menjadi prioritas dan tidak akan dikorbankan dalam penyesuaian anggaran.
Penyesuaian kebijakan anggaran ini menunjukkan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.
Langkah ke depan akan ditentukan dalam rapat-rapat anggaran bersama DPRD guna memastikan efektivitas penggunaan APBD 2026 dan meminimalisir dampak pemangkasan terhadap kesejahteraan masyarakat.
