WARTALENSAINDONESIA, LAMPUNG SELATAN — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2026 di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, Lampung Selatan, Rabu (20/5/2026).
Dalam kesempatan itu, Gubernur yang akrab disapa Mirza ini menegaskan bahwa pejabat administrator di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota se-Lampung, serta instansi vertikal harus mampu bertransformasi menjadi arsitek kebijakan yang kreatif dan inovatif.
Menurutnya, peran strategis tersebut sangat diperlukan agar kekayaan komoditas unggulan Provinsi Lampung dapat dikonversi menjadi kemakmuran dan kesejahteraan nyata bagi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa esensi utama kehadiran pemerintah adalah mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Lampung ini kaya komoditas; padi, jagung, ubi kayu, hingga kopi kita unggul di tingkat nasional. Namun tantangan terbesarnya adalah bagaimana regulasi yang kita buat mampu mengonversi kekayaan alam ini menjadi kemakmuran nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Gubernur Mirza.
Gubernur Mirza memaparkan, Lampung merupakan daerah penghasil komoditas pertanian kelas wahid. Provinsi ini menempati peringkat keenam nasional untuk produksi padi dan jagung, peringkat pertama untuk ubi kayu dan nanas, serta peringkat kedua untuk kopi dan lada.
Meski demikian, ia menyoroti tantangan ekonomi makro di mana angka kemiskinan pada periode 2024–2025 masih berada di kisaran 10,6 persen. Mayoritas kantong kemiskinan tersebut justru berada di wilayah pedesaan yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian.
Selain meningkatkan kesejahteraan petani, jelasnya, pemerintah juga perlu melakukan intervensi dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sejak dini. Langkah ini dilakukan melalui pemenuhan nutrisi protein yang sebenarnya melimpah di Lampung, seperti ayam, telur, dan ikan, guna mendongkrak indeks pendidikan serta tingkat kecerdasan anak-anak daerah.
Terkait pengelolaan keuangan daerah, Gubernur Mirza menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menerapkan prinsip efisiensi secara ketat. Setiap pengeluaran belanja daerah diwajibkan memiliki dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
“Ubah pola pikir kita. Hindari belanja anggaran yang tidak efektif atau sekadar seremonial. Di Lampung, jika kita membelanjakan satu rupiah APBD, maka kemanfaatan ekonomi yang dirasakan masyarakat minimal harus bernilai lima rupiah,” tegasnya.
Sebagai bukti nyata stimulus sektor riil yang berdampak tinggi, ia mencontohkan program penyaluran Pupuk Organik Cair (POC) gratis yang ditargetkan menjangkau 1 juta hektare lahan pertanian pada 2025–2026. Dengan alokasi anggaran sekitar Rp150 miliar, program tersebut diproyeksikan mampu mendongkrak produktivitas lahan dan daya beli petani, sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi daerah hingga level 6,2–6,4 persen.
Menuju visi Indonesia Emas 2045, Pemprov Lampung juga akan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan mandiri pada sektor-sektor strategis, sesuai amanat Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Sektor strategis yang akan digarap mencakup pengelolaan pelabuhan perikanan, pabrik pakan, hingga optimalisasi sumber daya energi.
Mengakhiri arahannya, Gubernur Mirza mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi ekonomi, sosial, dan birokrasi di Lampung sangat bergantung pada kualitas kompetensi SDM aparatur di lapangan.
“Ibarat kendaraan, sebagus apa pun mobilnya tidak akan sampai tujuan jika sopirnya tidak tahu arah jalan. Jajaran pejabat administrator hari ini adalah motor penggerak yang akan menentukan arah dan mengantarkan Lampung menuju gerbang Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
